sistem perbankan elektronik

Posted: June 21, 2012 in Uncategorized

Sistem Perbankan Elektronik

a.�Perkembangan teknologi perbankan elektronik

Beilock dan Dimitrova (2003) meneliti hubungan antara jumlah pengguna internet per 10,000 penduduk dengan GDP per kapita, infrastruktur, dan faktor non-ekonomi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa GDP per kapita merupakan determinan yang paling penting terhadap jumlah pengguna internet. Jadi dari data penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa negara-negara yang tingkat penggunaan TIK relatif tinggi secara umum mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi. Beilock dan Dimitrova (2003) selanjutnya menyatakan bahwa semakian tinggi pendapatan per kapita yang mendorong semakin tingginya pengguna internet disebabkan oleh dua alasan. Pertama, ketika pendapatan individual meningkat, maka individu tersebut mampu memperoleh barang dan jasa tambahan, termasuk akses internet. Kedua, pendapatan yang tinggi secara umum berhubungan dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang memungkinkan untuk memiliki ketrampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi internet. Jadi TIK berhubungan erat dengan pengembangan sumber daya manusia.

Konsep digital divide yang menunjukkan kesenjangan tingkat penggunaan teknologi�� antara negara maju dan negara berkembang, atau antara satu komunitas tertentu dengan komunitas lainnya, menimbulkan anggapan bahwa penguasaan teknologi berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat atau angka kemiskinan. Flor (2001) menyatakan bahwa ada empat paradigma yang bisa digunakan untuk menganalisis kemiskinan, yaitu paradigma teknologis, paradigma ekonomi, paradigma struktural, dan paradigma kultural. Paradigma teknologis menyatakan bahwa penyebab utama kemiskinan adalah keterbatasan ketrampilan teknologi di negara-negara berkembang.

Menurut Quibria dan Tschang (2001), TIK memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung mencakup (a) informasi mengenai pasar, peluang, dan lain-lain, (b) kesempatan kerja, (c) ketrampilan dan pendidikan, (d) pemeliharaan kesehatan, (e) pemberian layanan pemerintah, dan (f) pemberdayaan. TIK juga bisa meningkatkan kesejahteraan secara tidak langsung melalui pertumbuhan (ekonomi) yang cepat, yang memberikan trikledown effect terhadap perbaikan pendapatan dan kesempatan kerja.

b. �Jenis-jenis E-Banking :

1. Automated Teller Machine (ATM). Terminal elektronik yang disediakan lembaga keuangan atau perusahaan lainnya yang membolehkan nasabah untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo, atau pemindahan dana.

2.�Computer Banking. Layanan bank yang bisa diakses oleh nasabah melalui koneksi internet ke pusat data bank, untuk melakukan beberapa layanan perbankan, menerima dan membayar tagihan, dan lain-lain.

3.�Debit (or check) Card. Kartu yang digunakan pada ATM atau terminal point-of-sale (POS) yang memungkinkan pelanggan memperoleh dana yang langsung didebet (diambil) dari rekening banknya.

4.�Direct Deposit. Salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi (misalnya pemberi kerja atau instansi pemerintah) yang membayar sejumlah dana (misalnya gaji atau pensiun) melalui transfer elektronik. Dana ditransfer langsung ke setiap rekening nasabah.

5.�Direct Payment (also electronic bill payment). Salah satu bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk membayar tagihan melalui transfer dana elektronik. Dana tersebut secara elektronik ditransfer dari rekening nasabah ke rekening kreditor. Direct payment berbeda dari preauthorized debit dalam hal ini, nasabah harus menginisiasi setiap transaksi direct payment.

6.�Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP). Bentuk pembayaran tagihan yang disampaikan atau diinformasikan ke nasabah atau pelanggan secara online, misalnya melalui email atau catatan dalam rekening bank. Setelah penyampaian tagihan tersebut, pelanggan boleh membayar tagihan tersebut secara online juga. Pembayaran tersebut secara elektronik akan mengurangi saldo simpanan pelanggan tersebut.

7.�Electronic Check Conversion. Proses konversi informasi yang tertuang dalam cek (nomor rekening, jumlah transaksi, dll) ke dalam format elektronik agar bisa dilakukan pemindahan dana elektronik atau proses lebih lanjut.

8.�Electronic Fund Transfer (EFT). Perpindahan �uang� atau �pinjaman� dari satu rekening ke rekening lainnya melalui� media elektronik.

c. �Prinsip penerapan E-Banking

Pengertian Internet Banking : terminologi yang digunakan untuk melakukan transaksi, pembayaran dan lainnya melalui Internet melalui Bank, credit union, atau membangun website aman bersama. Hal ini membiarkan komsumen untuk melakukan proses perbankan diluar jam kerja bank dan darimana saja dimana akses internet tersedia. Dalam kebanyakan kasus web browser digunakan dan koneksi Internet normal tersedia. Biasanya tidak diperlukan piranti lunak atau piranti keras special (tambahan).

Internet Banking pada dasarnya merupakan gabungan 2 istilah dasar yaitu Internet dan Banking (bank). Internet banking yang juga dikenal dengan istilah online banking atau e-banking ini menurut situs wikipedia adalah�melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan.

Bagi sebagian orang, internet banking sangat membantu karena bisa melakukan transaksi perbankan di luar jam kerja bank yang sering pendek, dengan hanya membutuhkan koneksi internet dan web browser seperti Internet Explorer.

Kehadiran�internet banking�membuat perubahan besar dalam layanan perbankan. Segala jenis transaksi yang dulu manual kini bisa diselesaikan tanpa mengenal ruang dan waktu lewat dunia maya. Ada yang bilang, fasilitas internet banking membuat nasabah seperti punya ATM pribadi. Segala jenis layanan perbankan bisa dilakukan sendiri seperti cek saldo, melihat daftar mutasi, pemindah bukuan (transfer rekening), melakukan pembayaran kartu kredit, tagihan telepon dan HP, listrik, PAM dan sebagainya kecuali yang langsung melibatkan uang tunai seperti penyetoran dan penarikan.

Aplikasi teknologi informasi dalam internet banking akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas sekaligus meningkatkan pendapatan melalui sistem penjualan yang jauh lebih efektif daripada bank konvensional.�Tanpa adanya aplikasi teknologi informasi dalam internet banking, maka internet banking tidak akan jalan dan dimanfaatkan oleh industri perbankan.�Secara umum, dalam penyediaan layanan internet banking, bank memberikan informasi mengenai produk dan jasanya via portal di internet, memberikan akses kepada para nasabah untuk bertransaksi dan meng-update data pribadinya.

Persayaratan bisnis dari Internet Banking antara lain:

��aplikasi mudah digunakan;

��layanan dapat dijangkau dari mana saja;

��murah;

��aman;

��dan dapat diandalkan�(reliable)

Di Indonesia, internet banking telah diperkenalkan pada konsumen perbankan sejak beberapa tahun lalu. Beberapa bank besar baik BUMN atau swasta Indonesia yang menyediakan layanan tersebut antara lain BCA, Bank Mandiri, BNI, BII, Lippo Bank, Permata Bank dan sebagainya.

Dengan adanya internet banking, memberikan keuntungan antara lain:

1.�Business expansion.

Dahulu sebuah bank harus memiliki sebuah kantor cabang untuk beroperasi di tempat tertentu. Kemudian hal ini dipermudah dengan hanya meletakkan mesin ATM sehingga dia dapat hadir di tempat tersebut. Kemudian ada phone banking yang mulai menghilangkan batas fisik dimana nasabah dapat menggunakan telepon untuk melakukan aktivitas perbankannya. Sekarang ada internet banking yang lebih mempermudah lagi karena menghilangkan batas ruang dan waktu.

2.�Customer loyality.

Khususnya nasabah yang sering bergerak (mobile), akan merasa lebih nyaman untuk melakukan aktivitas perbankannya tanpa harus membuka account di bank yang berbeda-beda di berbagai tempat.�Dia dapat menggunakan satu bank saja.

3.�Revenue and cost improvement.

Biaya untuk memberikan layanan perbankan melalui Internet Banking dapat lebih murah daripada membuka kantor cabang atau membuat mesin ATM.

4.�Competitive advantage.

Bank yang memiliki internet banking akan memiliki keuntungan dibandingkan dengan bank yang tidak memiliki internet banking. Dalam waktu dekat, orang tidak ingin membuka account di bank yang tidak memiliki fasilitas Internet Banking.

5.�New business model.

Internet Banking memungkinan adanya bisnis model yang baru. Layanan perbankan baru dapat diluncurkan melalui web dengan cepat

Prinsip penerapan M-Banking

Mobile banking merupakan aplikasi banking yang berbasis Short Message Service (SMS) untuk melakukan transaksi perbankan. Tujuan dari mobile banking adalah untuk memudahkan nasabah perbankan dalam melakukan transaksi dimanapun mereka berada, kapanpun waktunya dan dalam keadaan apapun. Teknologi komunikasi yang diterapkan menggunakan jaringan radio�(wireless)seperti GSM, CDMA, atau TDMA dan jaringan lokal bank dengan protocol TCP/IP

Pada dasarnya SMS merupakan pesan tertulis yang dapat diterima dan dikirim ke pengguna handphone. Dengan adanya kerjasama antara bank dan operator selular serta Nasabah maka transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan dimana saja yang disebut dengan aplikasi Mobile Banking. Bila seseorang melakukan transaksi maka bank akan membuat konfirmasi bahwa pada jam, hari, tanggal, tahun telah terjadi transaksi.�Bila nasabah tidak merasa melakukan transaksi maka berhak membatalkan transaksi tersebut.

Keterangan Gambar :

Bila seorang sedang melakukan transaksi, maka bank akan

memberitahukan ke nasabah menggunakan operator GSM�melalui SMS. SMS tersebut dikirimkan ke nasabah untuk�ditindaklanjuti. untuk SMS sendiri harus mempunyai suatu�menu yang interaktif bagi nasabah agar mudah dalam�melakukan�otentifikasi.

Jenis transaksi yang dapat dilakukan dalam Mobile Banking adalah sebagai berikut :
1. Transfer Uang
� Transfer antar rekening Bank
� Transfer antar Bank

2. Cek Saldo
� Saldo rekening tabungan, rekening pinjaman

3. Informasi
� Informasi tagihan kredit
� 5 transaksi terakhir rekening
� Suku bunga Deposito, suku bunga Tabungan dan�informasi� produk bank

4. Pembayaran dan Pembelian
a. Pembayaran :
� Tagihan kredit
� Telepon
� Pesan tiket pesawat
� Tagihan Listrik
� Pajak Bumi dan Bangunan
� Langgan Majalah dan Koran
� Tagihan Internet
� Pembayaran lainnya
b. Pembelian :
� Voucher isi ulang
� Notifikasi SMS
� Pendebitan / pengkreditan di atas nilai tertentu
� Penolakan cek / bilyet giro
� Jatuh tempo rekening Deposito
� Saldo rekening di bawah nilai tertentu

Layanan SMS�(Short Messaging Service)�ini merupakan suatu jasa nilai tambah bagi para pengguna telepon genggam (mobile station). Cara berkomunikasi dengan layanan SMS ini juga semakin populer dan memiliki trend yang cenderung terus meningkat. Informasi yang dilakukan pada layanan SMS berupa text dengan mode store and forward melalui SMC�(Short Message Service Centre).

Sesuai dengan kemajuan teknologi, komunikasi dengan SMS pada saaat ini dapat mendukung segala aktifitasmanusia dalam melakukan transaksi perbankan, seperti teransfer uang, cek saldo, dan pembayaran lainnya. Transaksi yang diinginkan dapat dilakukan dimana saja, kapanpun dan dalam keadaan apa saja yang mendukung kegiatan tersebut. Teknologi ini disebut dengan Mobile Banking, yaitu melakukan transaksi perbankan�melalui SMS yang menggunakan jaringan komunikasi wireless (tanpa kabel) yang dihubungkan ke jaringan lokal sebuah bank.

d. International Electronic Fund Transfer

Electronic Funds Transfer Systems (EFTS) sudah menjadi metode utama yang melibatkan pembayaran dana dalam jumlah besar yang dilakukan lembaga keuangan dan nasabah bisnisnya. EFT didefinisikan sebagai pemindahan dana yang diawali dari terminal elektronik, instrument telpon, computer, atau magnetic tape untuk memesan, memerintahkan, atau memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan untuk mendebet atau mengkredit rekening.� Kemampuan lembaga keuangan untuk menyediakan jasa-jasa tersebut seiring dengan perkembangan teknologi computer dan teknologi komunikasi data.

sumber :�http://www.microbanking-online.com/sms.php

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Perbankan

sistem Bank diklasifikasikan sebagai “hybrid” sistem, yang menyediakan operasi akuntansi dasar, bank dukungan software sistem informasi keputusan, produk perbankan offline (asuransi, usaha pengelolaan keuangan rencana) diimplementasikan dan dilaksanakan pada jaringan intra-kantor untuk melayani pelanggan. Bank accounting systems are under state and federal regulatory agencies to ensure the accuracy and integrity of bank accounting systems. sistem akuntansi Bank berada di bawah peraturan negara bagian dan federal instansi untuk memastikan keakuratan dan integritas sistem akuntansi bank.

Sistem General Ledger

Buku besar merupakan inti pengolahan akun dan sistem informasi di bidang perbankan.. Buku besar adalah catatan diakses untuk melakukan transaksi rekening. Ini catatan setiap transaksi, yang interface dengan penunjukan rekening. Sebuah buku besar bank umum dapat sedikit berbeda dari buku besar industri modern umum karena aturan kepatuhan tertentu yang ditetapkan oleh Federal Reserve Bank (FRB) dan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Perbankan sistem buku besar beroperasi pada perangkat lunak.
Aplikasi Akuntansi Pinjaman
Bank membuat sebagian besar uang mereka melalui pinjaman dan investasi. Melalui pinjaman lunak akuntansi, personel bank dapat memproses Banks make the majority of their money through loans and bentuk dan dokumen yang diperlukan untuk membuat keputusan pada berdiri kredit pelangganSisi manajerial aplikasi akuntansi pinjaman manajer dapat mengakses data untuk memeriksa portofolio pinjaman bank, hasilkan pemeriksaan kepatuhan untuk auditor dan rekening melacak kerugian kredit cadangan.

Aplikasi Rekening Nasabah
Akun Pelanggan menyediakan aplikasi pengidentifikasi unik kunci utama untuk menghubungkan informasi pelanggan ke nomor rekening yang diberikan oleh sistem informasi selama pembuatan account. Rekening pelanggan dipertahankan pada sistem dan dirujuk oleh nomor rekening, yang diadakan di sebuah lapangan di buku besar. Nomor rekening nasabah adalah link untuk pelanggan untuk berinteraksi dengan aplikasi perbankan online dan offline sistem. Customer account information is also the basis for transaction exception reporting for various customer account issues. informasi account Nasabah juga merupakan dasar pelaporan transaksi kecuali untuk masalah account berbagai pelanggan.

Aplikasi Internet Banking
volusi terbaru dalam sistem informasi bank yang berbasis aplikasi web yang mendukung internet banking. Internet banking program antarmuka dengan sistem informasi akuntansi melalui server web atau portal dengan situs atau halaman melakukan peran sebagai sebuah template atau “titik akses.” Melalui web server yang aman-, pelanggan dapat melakukan tindakan, yang dapat mempengaruhi, memperbarui atau mengubah status buku besar. Manajemen analisis laporan yang berkaitan dengan Internet banking, seperti berapa banyak pelanggan yang menggunakan Internet untuk deposito, transfer dan lainnya produk perbankan akses. aplikasi perbankan internet juga digunakan untuk pemasaran online produk bank melalui perangkat lunak pemasaran diciptakan untuk lembaga bank.

PENGERTIAN CAMEL

Dalam kamus Perbankan (Institut Bankir Indonesia), edisi kedua tahun 1999: CAMEL adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank, CAMEL merupakan tolok yang menjadi obyek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. CAMEL terdiri atas lima criteria yaitu modal, aktiva, manajemen, pendapatan dan likuiditas.

 

Berdasarkan kamus Perbankan (Institut Bankir Indonesia), edisi kedua tahun 1999, peringkat CAMEL dibawah 81memperlihatkan kondisi keuangan yang lemah yang ditunjukan oleh neraca bank, seperti rasio kredit tak lancar terhadap total aktiva yang meningkat, apabila hal tersebut tidak diatasi akan mengganggu kelangsungan usaha bank, bank yang terdaftar pada pengawasan dianggap sebagai bank bermasalah dan diperiksa lebih sering oleh pengawas bank jika dibandingkan dengan bank yang tidak bermasalah. Bank dengan peringkat CAMEL diatas 81 adalah bank dengan pendapatan yang kuat dan aktiva tak lancer sedikit, peringkat CAMEL tidak pernah diinformasikan secara luas.

 

Rasio CAMEL adalah menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. dengan analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank. Manfaat Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kebangkrutan Machfoedz (1994) menguji manfaat rasio keuangan dalam memprediksi laba perusahaan dimasa yang akan datang. Rasio keuangan yang digunakan adalah cash flows/current liabilities, net worth and total liabilities/fixed assets, gross profit/sales, operating income/sales, net income/sales, quick assets/inventory, operating income/total liabilities,net worth/sales, current liabilities/net worth, dan net worth/total liabilities. Ditemukan bahwa rasio keuangan yang digunakan dalam model bermanfaat untuk memprediksi laba satu tahun ke muka, namun tidak bermanfaat untuk memprediksi lebih dari satu tahun. Penelitian berkaitan dengan prediksi kebangkrutan bank di Indonesia dilakukan oleh Wilopo (2001). Penyampelan dalam penelitian ini dilakukan secara cluster yaitu 235 bank pada akhir tahun 1996 dibagi menjadi 16 ban terlikuidasi dan 219 bank yang tidak dilikuidasi, selanjutnya diambil 40% sebagai sampel estimasi, terdiri atas 7 bank terlikuidasi dan 87 bank yang tidak dilikuidasi. Kemudian dari 215 bank pada akhir tahun 1997 yang terdiri atas 38 bank terlikuidasi dan 177 bank pada tahun 1999 yang tidak dilikuidasi, diambil 40% sebagai sampel validasi yang terdiri atas 16 bank terlikuidasi dan 70 bank yang tidak dilikuidasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk memprediksikan kebangkrutan bank adalah rasio keuangan model CAMEL (13 rasio), besaran (size) bank yang diukur dengan log. assets, dan variabel dummy (kredit lancar dan

manajemen). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat prediksi

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini tinggi (lebih dari 50% sebagai cutoff

value-nya). Tetapi jika dilihat dari tipe kesalahan yang terjadi tampak bahwa kekuatan

prediksi untuk bank yang dilikuidasi 0% karena dari sampel bank yang dilikuidasi,

semuanya diprediksikan tidak dilikuidasi. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak

mendukung hipotesis yang diajukan bahwa “rasio keuangan model CAMEL, besaran (size)

bank serta kepatuhan terhadap Bank Indonesia” dapat digunakan untuk memprediksikan

kegagalan bank di Indonesia. Simpulan ini diambil didasarkan atas tipe kesalahan yang

terjadi, khusus kasus di Indonesia ternyata rasio CAMEL serta variabel-variabel

independen lain yang digunakan dalam penelitian ini belum dapat memprediksikan

kegagalan bank. Dengan demikian perlu eksplorasi lebih lanjut terhadap variabel lain di

luar rasio keuangan agar diperoleh model yang lebih tepat untuk memprediksikan

kegagalan bank.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Swandari (2002) berusaha untuk menganalisa

apakah tingginya perilaku risiko dari pemegang saham, kepemilikan institusi dan kinerja

mempengaruhi kebangkrutan bank. Sampel penelitian ini terdiri dari bank yang

dikategorikan fail dan bank yang sehat yang terdiri atas 25 bank yang dikategorikan fail

dan 35 bank yang sehat atau survive. Dalam penelitian ini variabel kinerja diproksikan

dengan NITA (laba bersih / total aktiva) dan FUTL (laba operasi / total kewajiban), selain

itu dalam penelitian ini juga memasukkan variabel kontrol yaitu size perusahaan dan

jumlah modal. Diprediksikan bahwa perilaku risiko berpengaruh positif terhadap kebangkrutan bank, sedangkan porsi kepemilikan institusi dan kinerja berpengaruh negatif

terhadap kebangkrutan bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Variabel perilaku resiko memiliki tanda sesuai dengan prediksi namun secara statistik

tidak signifikan atau dapat dikatakan hipotesis yang dinyatakan dalam penelitian ini

ditolak. Hasil ini sejalan dengan teori agency cost of debt yang menyatakan bahwa

perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan menyebabkan manajer atau pemilik

bank berperilaku lebih beresiko atas beban debtholder atau para deposan. Dengan kata

lain, pemilik akan berupaya meningkatkan nilai opsi call dari saham yang mereka

miliki.

2. Variabel proksi kepemilikan institusi juga memiliki tanda sesuai prediksi namun secara

statistik tidak signifikan atau dapat dikatakan hipotesis yang dinyatakan dalam

penelitian ini ditolak..

3. Sedangkan dua variabel kinerja yang digunakan yaitu NITA dan FUTL, keduanya

memberikan dukungan terhadap hipotesis yang dinyatakan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryati (2002) berusaha untuk menganalisa: (1) apakah

terdapat perbedaan bermakna kinerja keuangan yang diukur dari rasio cadangan

penghapusan kredit terhadap kredit, ROA, efisiensi dan LDR antar bank kelompok kategori

A, B dan C, dan (2) apakah rasio keuangan tersebut mempunyai pengaruh yang bermakna

terhadap kemungkinan kebangkrutan bank-bank kategori A, B dan C. Hasil dari penelitian

ini adalah empat rasio keuangan yang digunakan ternyata rasio ROA, Efisiensi dan LDR

mempunyai perbedaan yang signifikan di antara bank-bank dalam kategori A, B dan C.

Adapun rasio Cadangan Penghapusan Kredit terhadap Kredit tidak mempunyai perbedaan

bermakna mengingat pengukuran rasio ini untuk menilai kualitas asset dari bank kurang

tepat (tidak sesuai dengan pengukuran sebagaimana telah ditentukan oleh Bank Indonesia).

Penggunaan rasio keuangan yang mempunyai perbedaan signifikan dalam model logistic regression untuk menguji prediksi kebangkrutan bank-bank dalam kategori bangkrut

adalah akurat yang ditunjukkan dengan tingkat kemaknaan 0,00%. Dari ketiga rasio ROA,

Efisiensi dan LDR hanya rasio ROA yang mempunyai pengaruh bermakna terhadap

kemungkinan kebangkrutan bank.

Etty M. Nasser dan Titik Aryati (2000) menyimpulkan bahwa dengan uji univariate

ada dua jenis rasio yang signifikan yang membedakan bank sehat dan bank gagal yaitu

rasio EATAR dan OPM. Untuk rasio keuangan yang dominan mempengaruhi kegagalan

dan keberhasilan bank adalah EATAR dan PBTA melalui analisis Stepwise Statistic, dan

dengan analisis Casewise Statistic dapat diketahui tingkat keberhasilan keseluruhan dari

fungsi diskriminan dan untuk peramalan empat tahun sebelum bangkrut adalah 67,6 %.

Penelitian ini menggunakan bank go public sebagai sampel. Variabel bebas yang

digunakan adalah beberapa rasio-rasio keuangan model CAMEL yaitu CAR1, CAR2, ETA,

RORA, ALR, NPM, OPM, ROA, ROE, BOPO, PBTA, EATAR, dan LDR. Sedangkan

yang menjadi variabel terikat adalah Financial Distress dengan dua alternatif yaitu bank

sehat dan bank gagal.

Secara empiris tingkat kegagalan bisnis dan kebangkrutan bank dengan menggunakan

rasio-rasio keuangan model CAMEL dapat dibuktikan sebagaimana yang telah dilakukan

oleh beberapa peneliti yaitu : Thomson (1991) dalam Wilopo (2001) yang menguji manfaat

rasio keuangan CAMEL dalam memprediksi kegagalan bank di USA pada tahun 1980an

dengan menggunakan alat statistik regresi logit, Whalen dan Thomson (1988) dalam

Wilopo (2001) menemukan bahwa rasio keuangan CAMEL cukup akurat dalam menyusun

rating bank, dan di Indonesia Surifah (1999) menguji manfaat rasio keuangan dalam

memprediksi kebangkrutan bank dengan menggunakan model CAMEL.

Islamic Banking

Posted: April 30, 2012 in Uncategorized

Secara umum pengertian Bank Islam (Islamic Bank) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (Interest-Free Bank), Bank Tanpa Riba (Lariba Bank), dan Bank Syari’ah (Shari’a Bank). Sebagaimana akan dibahas kemudian, di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.

Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya untuk kepentingan tulisan ini disingkat UUPI), membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UUPI memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (fee-base income) maupun mark-up atau profit margin, serta bagi hasil (loss and profit sharing).

Disamping dilibatkannya Hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga (interest free), posisi unik lainnya dari Bank Syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya Bank Syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan perdagangan (trading). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi Bank Syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan Bank Syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip murabahah (jual beli), ijarah (sewa) atau ijarah wa iqtina (sewa beli) dan lain-lain.

Tulisan ini dibuat dengan tujuan utama untuk memberi pengantar bagi sejarah perkembangan Bank Islam di Indonesia dengan pembahasan pokok menyangkut perkembangan teoritis, kelembagaan dan hukum positif mengenai Perbankan Islam. Namun mengingat perbankan Islam bukan merupakan fenomena khas Indonesia serta perkembangannya tidak mungkin terjadi tanpa pengaruh dunia luar, maka bab sebelumnya akan membahas perkembangan perbankan Islam secara umum di luar Indonesia dan secara internasional.

Perkembangan Perbankan Islam

Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul mengingat anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya.

Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A’la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962) .

Secara kelembagaan yang merupakan Bank Islam pertama adalah Myt-Ghamr Bank. Didirikan di Mesir pada tahun 1963, dengan bantuan permodalan dari Raja Faisal Arab Saudi dan merupakan binaan dari Prof. Dr. Abdul Aziz Ahmad El Nagar. Myt-Ghamr Bank dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam dengan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai untuk daerah pedesaan yang sebagian besar orientasinya adalah industri pertanian . Namun karena persoalan politik, pada tahun 1967 Bank Islam Myt-Ghamr ditutup . Kemudian pada tahun 1971 di Mesir berhasil didirikan kembali Bank Islam dengan nama Nasser Social Bank, hanya tujuannya lebih bersifat sosial daripada komersil.

Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House .

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Banks) . Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan bedasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian.
Proposal tersebut diterima, dan Sidang menyetujui rencana pendirian Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Bahkan sebagai tambahan diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-negara Islam (Investment and Development Body of Islamic Countries), serta pembentukan perwakilan-perwakilan khusus yaitu Asosiasi Bank-bank Islam (Association of Islamic Banks) sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam .

Pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya bulan Maret 1973, usulan sebagaimana disebutkan di atas kembali diagendakan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian Bank Islam. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dibahas pada pertemuan kedua, bulan Mei 1972. Pada Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah tahun 1975 berhasil disetujui rancangan pendirian Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 milyar dinar dan beranggotakan semua negara anggota OKI .

Sejak saat itu mendekati awal dekade 1980-an, Bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Secara garis besar lembaga-lembaga perbankan Islam yang bermunculan itu dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni sebagai Bank Islam Komersial (Islamic Commercial Bank), seperti Faysal Islamic Bank (Mesir dan Sudan), Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank for Finance and Investment, Bahrain Islamic Bank dan Islamic International Bank for Finance and Development; atau lembaga investasi dengan bentuk international holding companies, seperti Daar Al-Maal Al-Islami (Geneva), Islamic Investment Company of the Gulf, Islamic Investment Company (Bahama), Islamic Investment Company (Sudan), Bahrain Islamic Investment Bank (Manama) dan Islamic Investment House (Amman).

Perbankan Islam di Indonesia

Rintisan praktek perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa, di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Sebagai gambaran, M Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi Bank Syari’at Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni mudlarabah, musyarakah dan murabahah.
Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18 – 20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Sampai bulan September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kelahiran Bank Islam di Indonesia relatif terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain sesama anggota OKI. Hal tersebut merupakan ironi, mengingat pemerintah RI yang diwakili Menteri Keuangan Ali Wardana, dalam beberapa kali sidang OKI cukup aktif memperjuangkan realisasi konsep bank Islam, namun tidak diimplementasikan di dalam negeri. KH Hasan Basri, yang pada waktu itu sebagai Ketua MUI memberikan jawaban bahwa kondisi keterlambatan pendirian Bank Islam di Indonesia karena political-will belum mendukung.

Selanjutnya sampai diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BMI merupakan satu-satunya bank umum yang mendasarkan kegiatan usahanya atas syariat Islam di Indonesia. Baru setelah itu berdiri beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI membuka cabang Syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Per bulan Februari 2000, tercatat di Bank Indonesia bank-bank yang sudah mengajukan permohonan membuka cabang syariah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh.

Hukum Perbankan Islam

Sebagaimana telah dikemukakan, secara teoritis Bank Islam baru dirintis sejak tahun 1940-an dan secara kelembagaan baru dapat dibentuk pada tahun 1960-an. Di Indonesia kenyataannya baik secara teoritis maupun kelembagaan, perkembangan Bank Islam bahkan lebih kemudian. Eksistensi Bank Islam secara hukum positif dimungkinkan pertama kali melalui Pasal 6 huruf m Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 6 huruf m beserta penjelasannya tidak mempergunakan sama sekali istilah Bank Islam atau Bank Syariah sebagaimana dipergunakan kemudian sebagai istilah resmi dalam UUPI, namun hanya menyebutkan:

“menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.”

Di dalam Pasal 5 ayat (3) PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum pun hanya disebutkan frasa “Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil” dan di penjelasannya disebut “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frasa “Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” yang dalam penjelasannya disebut “Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan bagi hasil”.

Kesimpulan bahwa “bank berdasarkan prinsip bagi hasil” merupakan istilah bagi Bank Islam atau Bank Syariah baru dapat ditarik dari Penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam penjelasan ayat tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari’at dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP No. 72 Tahun 1992,
keleluasaan untuk mempraktekkan gagasan perbankan berdasarkan syariat Islam terbuka seluas-luasnya, terutama berkenaan dengan jenis transaksi yang dapat dilakukan. Pembatasan hanya diberikan dalam hal :

  1. Larangan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (maksudnya kegiatan usaha berdasarkan perhitungan bunga) bagi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Begitu pula Bank Umum atau BPR yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil dilarang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.
  2. Kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan atas produk perbankan baik dana maupun pembiayaan agar berjalan sesuai dengan prinsip Syari’at, dimana pembentukannya dilakukan oleh bank berdasarkan hasil konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada saat berlakunya UU No. 7 Tahun 1992, selain ketiga PP tersebut di atas tidak ada lagi peraturan perundangan yang berkenaan dengan Bank Islam. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa eksistensi Bank Islam yang telah diakui secara hukum positif di Indonesia, belum mendapatkan dukungan secara wajar berkenaan dengan praktek traksaksionalnya. Hal ini dapat dilihat misalnya dari tidak seimbangnya jumlah dana yang mampu dikumpulkan dibandingkan dengan penyalurannya di masyarakat. Bagi BMI tidak ada kesulitan untuk mengumpulkan dana berupa tabungan dan investasi dari masyarakat, namun untuk penyalurannya masih sangat terbatas, mengingat belum adanya instrumen investasi yang berdasarkan prinsip syariah yang diatur secara pasti, baik instrumen investasi di Bank Indonesia, Pemerintah, atau antar-bank. Tidak mengherankan bilamana dalam Laporan Keuangan BMI pada masa tersebut dapat ditemukan satu pos anggaran atau account yang diberi istilah sebagai “Pendapatan Non Halal”, yakni pendapatan yang didapat dari transaksi yang bersifat perbankan konvensional.

Perkembangan lain yang patut dicatat berkaitan dengan perbankan syariah pada saat berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI berdiri secara resmi tanggal 21 Oktober 1993 dengan pemrakarsa MUI dengan tujuan menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam di Indonesia. Dengan demikian dalam transaksi-transaksi atau perjanjian-perjanjian bidang perbankan syariah lembaga BAMUI dapat menjadi salah satu choice of forum bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan transaksi atau perjanjian tersebut. Perkembangan kemudian berkenaan dengan BAMUI, melalui Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 menetapkan di antaranya perubahan nama BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) dan mengubah bentuk badan hukumnya yang semula merupakan Yayasan menjadi ‘badan’ yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI.
Meskipun pada saat berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 perkembangan perbankan syariah masih sangat terbatas, namun sebagaimana disebutkan oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH merupakan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting khususnya di dalam kehidupan umat Islam dan pada umumnya bagi perkembangan Hukum Nasional. Dalam makalahnya yang berjudul “Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional” beliau mengatakan sebagai berikut :

“Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Undang-undang tersebut memperkenalkan “sistem bagi hasil” yang tidak dikenal dalam Undang-undang tentang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967. Dengan adanya sistem bagi hasil itu maka Perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang mempergunakan sistem “bunga”.
… Jika selama ini peranan Hukum Islam di Indonesia terbatas hanya pada bidang hukum keluarga, tetapi sejak tahun 1992, peranan Hukum Islam sudah memasuki dunia hukum ekonomi (bisnis).”

Pada tahun 1998 eksistensi Bank Islam lebih dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam angka 3 jo. angka 13 Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, penyebutan terhadap entitas perbankan Islam secara tegas diberikan dengan istilah Bank Syari’ah atau Bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah. Pada tanggal 12 Mei 1999, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan tiga buah Surat Keputusan sebagai pengaturan lebih lanjut Bank Syariah sebagaimana telah dikukuhkan melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yakni :

  1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, khususnya Bab XI mengenai Perubahan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Kantor Cabang Syariah;
  2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah ; dan
  3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Selanjutnya berkenaan dengan operasional dan instrumen yang dapat dipergunakan Bank Syariah, pada tanggal 23 Februari 2000 Bank Indonesia secara sekaligus mengeluarkan tiga Peraturan Bank Indonesia, yakni :

  1. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah , yang mengatur mengenai kewajiban pemeliharaan giro wajib minimum bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
  2. Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dikeluarkan dalam rangka menyediakan sarana penanaman dana atau pengelolaan dana antarbank berdasarkan prinsip syariah; dan
  3. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) , yakni sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip Wadiah yang merupakan piranti dalam pelaksanaan pengendalian moneter semacam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam praktek perbankan konvensional.

Berkenaan dengan peraturan-peraturan Bank Indonesia di atas, relevan dikemukakan dalam hal ini mengenai tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI). Pasal 10 ayat (2) UUBI memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menggunakan cara-cara berdasarkan prinsip syariah dalam melakukan pengendalian moneter. Kemudian Pasal 11 ayat (1) UUBI juga memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek suatu Bank dengan memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Dipandang dari sudut lain, dengan demikian UUBI sebagai undang-undang bank sentral yang baru secara hukum positif telah mengakui dan memberikan tempat bagi penerapan prinsip-prinsip syariah bagi Bank Indonesia dalam melakukan tugas dan kewenangannya.

Disamping peraturan-peraturan tersebut di atas, terhadap jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, Bank Syariah juga wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sampai saat ini DSN telah memfatwakan sebanyak 43 fatwa, melingkupi fatwa mengenai produk perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, gadai serta berbagai fatwa penunjang transaksi dan akad lembaga keuangan syariah, yakni sebagai berikut:

No. NOMOR FATWA TENTANG
1 01/DSN-MUI/IV/2000 Giro
2 02/DSN-MUI/IV/2000 Tabungan
3 03/DSN-MUI/IV/2000 Deposito
4 04/DSN-MUI/IV/2000 Murabahah
5 05/DSN-MUI/IV/2000 Jual Beli Salam
6 06/DSN-MUI/IV/2000 Jual Beli Istishna
7 07/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
8 08/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Musyarakah
9 09/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Ijarah
10 10/DSN-MUI/IV/2000 Wakalah
11 11/DSN-MUI/IV/2000 Kafalah
12 12/DSN-MUI/IV/2000 Hawalah
13 13/DSN-MUI/IX/2000 Uang Muka dalam Murabahah
14 14/DSN-MUI/IX/2000 Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
15 15/DSN-MUI/IX/2000 Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
16 16/DSN-MUI/IX/2000 Diskon dalam Murabahah
17 17/DSN-MUI/IX/2000 Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
18 18/DSN-MUI/IX/2000 Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS
19 19/DSN-MUI/IX/2000 Al-Qardh
20 20/DSN-MUI/IX/2000 Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah
21 21/DSN-MUI/X/2001 Pedoman Umum Asuransi Syari’ah
22 22/DSN-MUI/III/2002 Jual Beli Istishna Paralel
23 23/DSN-MUI/III/2002 Potongan Pelunasan Dalam Murabahah
24 24/DSN-MUI/III/2002 Safe Deposit Box
25 25/DSN-MUI/III/2002 Rahn
26 26/DSN-MUI/III/2002 Rahn Emas
27 27/DSN-MUI/III/2002 Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik
28 28/DSN-MUI/III/2002 Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
29 29/DSN-MUI/VI/2002 Pembiayaan Pengurusan Haji LKS
30 30/DSN-MUI/VI/2002 Pembiayaan Rekening Koran Syari’ah
31 31/DSN-MUI/VI/2002 Pengalihan Utang
32 32/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syari’ah
33 33/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syari’ah Mudharabah
34 34/DSN-MUI/IX/2002 L/C Impor Syari’ah
35 35/DSN-MUI/IX/2002 L/C Ekspor Syari’ah
36 36/DSN-MUI/X/2002 Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia
37 37/DSN-MUI/X/2002 Pasar Bank Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
38 38/DSN-MUI/X/2002 Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)
39 39/DSN-MUI/X/2002 Asuransi Haji
40 40/DSN-MUI/X/2003 Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal
41 41/DSN-MUI/III/2004 Obligasi Syariah Ijarah
42 42/DSN-MUI/V/2004 Syariah Charge Card
43 43/DSN-MUI/VIII/2004 Ganti Rugi (Ta’widh)

Penutup

Keberadaan perbankan Islam atau yang pada perkembangan mutakhir disebut sebagai Bank Syariah di Indonesia telah diakui sejak diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan lebih dikukuhkan dengan diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 beserta beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (PBI) sebagaimana telah dibahas di muka. Berkenaan dengan transaksi dan instrumen keuangan Bank Syariah juga telah dikeluarkan beberapa Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Sumber : http://mhugm.wikidot.com/artikel:012

A. Pengertian Letter Of Credit

Yang dimaksud dengan letter of credit adalah letter of credit yang diterbitkan oleh bank dengan segala macam sifat dan jenisnya. Dalam transaksi jual beli antara eksportir dan importir, penggunaan L/C merupakan cara yang paling aman bagi eksportir maupun importir, karena adanya kepastian bahwa pembayaran akandilakukan apabila syarat L/C dipenuhi. Namun demikian cara pembayaran ini biayanya relatif lebih besar dibanding dengan cara pembayaran yang lain.
Atas L/C yang dibuka oleh importir, eksportir atau supplier di luar negeri diberi hak untuk menarik wesel sebesar nilai harga barang yang dikirimnya atas nama importir. Wesel ini beserta dokumen-dokumen pengapalan barangnya oleh eksportir disearahkan kepada bank koresponden yang menjadi penerima L/C untuk dimbilalih.
Pembayaran yang dilakukan atas dasar L/C tersebut berarti bank koresponden membayar lebih dahulu atas nama bank pembuka L/C sehingga tampaknya ada unsur kredit. Jangka waktu antara pembayaran yang dilakukan bank penerima L/C dengan pembayaran yang dilakukan oleh bank pembuka L/C dikenakan sekedar bunga. Karena pembayaran atas dasar L/C ini dilakukan berdasarkan dokumen pengapalan barang, maka L/C yang dibuka sering disebut documentary letter of credit, yakni pembayaran L/C yang dijamin dengan dokumen.

B. Pihak-Pihak Dalam Letter Of Kredit

Dalam suatu mekanisme L/C terlibat secara langsung beberapa pihak ialah:

a. Pembeli atau disebut juga buyer, importer

b. Penjual atau disebut juga seller atau exporter

c. Bank pembuka atau disebut juga opening bank, issuing bank

d. Bank penerus atau disebut juga advising bank

e. Bank pembayar atau paying bank

f. Bank pengaksep atau accepting bank

g. Bank penegosiasi atau negotiating bank

h. Bank penjamin atau confirming bank

Dalam keadaan yang sederhana suatu L/C menyangkut 3 pihak utama, ialah pembeli, penjual, dan bank pembuka.

C. Kewajiban dan Tanggung Jawab Dalam L/C
Mengenai hal ikhwal yang menyangkut kewajiban dan tanggung jawab bank sebagai pihak yang berurusan dengan dokumen-dokumen, telah diatur secara lengkap yang garis besarnya dapat dikemukan sebagai berikut:
1. Bank wajib memeriksa semua dokumen dengan ketelitian yang wajar untuk memperoleh kepastian bahwa dokumen-dokumen itu secara formal telah sesuai dengan L/C.
2. Bank yang memberi kuasa kepada bank lain untuk membayar, membuat pernyataan tertulis pembayaran berjangka, mengaksep, atau menegosisi dokumen, maka bank yang memberi kuasa tersebut akan terikat untuk mereimburse.
3. Issuing bank setelah menerima dokumen dan menganggap tidak sesuai dengan L/C yang bersangkutan, harus menetapkan apakah akan menerima atau menolaknya.
4. Penolakan dokumen harus diberitahukan dengan telekomunikasi atau sarana tercepat dengan mencantumkan penyimpangan-penyimpangan yang ditemui dan minta penegasan status dokumen tersebut.
5. Issuing bank akan kehilangan hak menyangkut bahwa dokumen-dokumen itu tidak sesuai dengan syarat-syarat L/C.
6. Bila bank pengirim dokumenmenyatakan terdapat penyimpangan pada dokumen dan memberitahukan bahwa pembayaran, pengaksepan, atau penegosiasian dengan syarat atau berdasarkan indemnity telah dilakukannya.
7. Bank-bank dianggap tidak terikat kewajiban atau tanggung jawab mengenai:
? Bentuk, kecukupan, ketelitian, keaslian, pemalsuan atau keabsahan menurut hukum daripada tiap-tiap dokumen.
? Syarat-syarat khusus yang tertera dalam dokumen-dokumen atau yang ditambahakan padanya.
? Uraian, kwantitas, berat, kwalitas, kondisi, pengepakan, penyerahan, nilai atau adanya barang-barang.
? Itikad baik atau tindakan-tindakan dan atau kealpaan, kesanggupan membayar utang, pelaksanaan pekerjaan atau standing daripada si pengirim.
8. Bank-bank juga dianggap tidak terikat kewajiban atau tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena kelambatan dan atau hilang dalam pengiriman daripada berita-berita, surat-surat atau dokumen-dokumen.
9. Bank-bank tidak terikat kewajiban atau tanggung jawab sebagai akibat yang timbul karena terputusnya bisnis mereka disebabkan hal-hal di luar kekuasaanya.
10. Bila bank memperbunakan jasa-jasa bank lain dalam melaksanakan instruksi applicant, maka hal tersebut adalah atas beban dan resiko applicant.

E. Bentuk Dan Jenis L/C
1. Revocable Letter Of Credit
Adalah L/C yang dapat diubah atau dibatalkan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada beneficiary. Dari ketentuan tersebut menunjukan bahwa suatu L/C yang dapat ditarik kembali atau dibatalkan tidak menciptakan suatu ikatan hukum antara pihak bank dan beneficiary.
Sebenarnya bentuk revocable ini kurang tepat apabila disebut L/C karena tidak mengandung jaminan bahwa wesel-weselnya akan dibayar ketika diajukan, mengingat pembatalan mungkin telah terjadi tanpa pemberitahuan kepada beneficiary. Oleh karena itu bentuk L/C yang demikian kurang disukai oleh penjual dan jarang dipergunakan.

2. Irevocable Letter Of Credit
Adalah suatu L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak baik pembeli, penjual, maupun pihak bank yang bersangkutan. Selama jangka waktu berlakunya yang ditentukan dalam L/C, issuing bank tetap menjamin untuk membayar, mengaksep, atau menegosiasi wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut asalkan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan didalamnya terpenuhi.

3. Confirmed Irrevocable Letter Of Credit
Sebagaimana diketahui sifat khusus suatu L/C adalah credit standing bank itu ditambahkan pada kredit standing pembeli dalam L/C yang bersangkutan. Namun demikian dapat terjadi kredit standing daripada issuing bank tidak memuaskan bagi pihak penjual, hal ini timbul apabila misalnya issuing bank hanya suatu bank lokal tanpa mempunyai reputasi internasional sehingga pihak penjual memandang perlu untuk meminta jaminan kepada advising bank. Dalam hal ini penjual akan mengajukan permohonan agar dibuka suatu confirmed L/C.

4. Transferable Letter Of Credit
Adalah suatu kredit yang memberikan hak kepada beneficiary untuk meminta kepada bank yang diamanatkan untuk melakukan pembayaran atau akseptasi atau kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi, untuk menyerahkan hak atas kredit itu seluruhnya atau sebagian kepada satu pihak ketiga atau lebih.

5. Back To Back Letter Of Credit
Back to back letter of credit ini dipakai dalam keadaan seperti halnya pada transferable L/C yakni, suatu transaksi dagang yang dilakukan dengan melalui pedagang perantara atau dalam keadaan dimana hubungan langsung antara pembeli dan supplier tidak dimungkinkan oleh peraturan-peraturan negara yang bersangkutan. Walaupun ada persamaan demikian tetapi tidak berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap transferable L/C seluruhnya berlaku juga bagi back to back L/C.

6. Red Clause Letter Of Credit
Adalah suatu klausula yang memuat makna anti cipatory yaitu menyangkut sesuatu hal yang sifatnya didahulukan. Adapun yang didahulukan disini adalah pembayaran atas L/C oleh bank yang dilakukan sebelum dokumen-dokumen yang disyaratkan diserahkan. Atas dasar inilah maka red clause L/C termasuk dalam golongan yang disebut anti cipatory credit.

7. Green Ink Clause Letter Of Credit
Green ink clause letter of credit hampir serupa dengan red clause L/C, yakni juga memberikan uang muka kepada beneficiary sebelum pengapalan barang-barang dilakukan.

8. Revolving Letter Of Credit
Dalam suatu kegiatan perdagangan luar negeri antara penjual dan pembeli sering terjadi serentetan transaksi secara kontinyu dan teratur baik waktu maupun jumlah. Adapun cara pembayarannya dapat dilakukan dengan pembukaan L/C seperti yang telah diutarakan di atas untuk masing-masing transaksi.

9. Stand By Letter Of Credit
Suatu jaminan khusus yang biasanya dipakai sebagai “stand by” oleh pihak beneficiary atau bank atas nama nasabahnya. Dalam hal ini apabila pihak applicant gagal untuk melaksanakan suatu kontrak atau gagal untuk membayar pinjaman atau memenuhi pinjaman lain bank yang bersangkutan akan membayar kepada beneficary atas penyerahan selembar sight draft dan surat pernyataan dari beneficiary, yang menyatakan bahwa applicant atau kontraktor tidak dapat melaksanakan kontrak yang disetujui, membayar pinjaman atau memenuhi kewajiban lain itu.

F. Prosedur Transaksi Letter Of Credit
1. Pihak penjual dan pembeli mengadakan negosiasi jual beli barang hingga terjadi kesepakatan.
2. Pihak pembeli diharuskan membuka L/C dalam negeri pada suatu bank (bank pembuka L/C)
3. Setelah L/C DN dibuka, oleh bank pembuka L/C segera memberitahukan kepada bankpembayar bahwa L/C DN telah dibuka dan agar disampaikan kepada si penjual barang.
4. Penjual barang mendapat pemberitahuan dari bank pembayar bahwa pembeli telah membuka L/C barang dagangan sudah dapat segera dikirim. Disini penjual barang meneliti apakah L/C terjadi perubahan dari syarat yang telah disetujui semula.
5. Pihak penjual menghubungi maskapai pelayaran atau perusahaan angkutan lainnya untuk mengirimkan barang-barang ke tempat tujuan.
6. Pada waktu pembeli menerima kabar dari perusahaan pengangkutan bahwa barang telah datang, maka pihak pembeli harus membuatkan certificate of receipts atau konosemen yang harus diserahkan kepada bank pembayar dan penjual. Hal ini dilakukan setelah memeriksa kebenaran L/C dengan faktur atau barang yang dikirim oleh si pembeli.
7. Atas dasar konosemen penjual segera menghubungi bank pembayar dengan menunjukan dokumen L/C dan surat pengantar dokumen disertai denga wesel yang berfungsi sebagai penyerahan dokumen dan penagihan pembayaran kepada bank pembayar.
8. Bank pembayar setelah menerime dokumen dari penjual segera menghubungi bank pembuka L/C. Oleh bank pembuka L/C segera memberitahukan penerimaan dokumen dilampiri dengan perhitungan-perhitungannya kepada pembeli.
9. Pembeli menerima dokumen dari bank pembuka L/C
10. Pembeli segera melunasi seluruh kewajibannya atas jual beli tersebut kepada bank pembuka L/C.
11. Bank pembuka L/C memberi konfirmasi penerimaan dokumen dan sekaligus memberitahukan bahwa si pembeli telah membayar. Dengan demikian memberi ijin kepada bank pembayar untuk melakukan pembayaran kepada si penjual. Kemudian semua arsip disimpan.
12. Oleh bank pembayar akan dilakukan pembayaran dengan memperhatikan diskonto atau perhitungan wesel.

Tugas SIA 4

Posted: November 20, 2011 in Uncategorized

Nama   : Rhicat Ari Noviyanto

NPM   : 36109895

Kelas   : 3DB19

1. Menjual Produk Anda Sendiri (Sell Your Own Product) Dalam hal ini anda harus memiliki stok dari barang anda sendiri atau dari barang yang dihasilkan oleh orang ini. Model inilah yang paling populer saat ini. Produk yang anda jual bisa produk yang berbentuk (fisik) maupun produk digital (software, mp3, ebook dan lain sebagainya)

2. Menjual Jasa yang Anda miliki (Sell Your Own Services) Di sini yang anda jual adalah jasa berupa keahlian yang dibutuhkan oleh orang lain. Model ini sekarang sedang berkembang, situs yang menawarkan pasar jasa ini contohnya adalah FIVER. Di sana anda akan menemukan tempat seperti pasar dimana terjadi tawar-menawar dan pembelian dari jasa yang dilakukan oleh seseorang. Namun juga tak terlepas anda membuat website anda sendiri untuk menawarkan jasa yang anda jual. Jasa yang anda jual dapat bermacam-macam, contohnya membuat logo, membuat website, jasa SEO, membuat artikel, membuat software dan lain-lain.

3. Affiliate Marketing Pengertian dari Affiliate Marketing adalah anda menjual atau mereferensikan produk atau jasa orang lain dengan kompensasi komisi untuk setiap penjualan (Pay per Sale), untuk setiap lead prospek (Pay per Lead) atau untuk setiap klik yang dilakukan (Pay per click). MLM/network yang dilakukan secara online juga merupakan kategori ini.

4. Contextual Advertising Disini anda membuat sebuah website/blog dengan isi/artikel yang menarik/unik sehingga dikunjungi oleh banyak visitor. Dimana anda memperoleh pendapatan? anda akan memperoleh pendapatan dari memasang iklan yang telah disediakan oleh pihak penyedia jasa ini, dan setiap klik iklan yang anda akan dibayar. Iklan yang dipasang akan berhubungan denga artikel/isi yang anda buat itulah mengapa dinamakan iklan kontekstual. Untuk yang populer sekarang ini adalah Adsense dari Google.

5. Site Flipping Di model bisnis ini yang dilakukan adalah jual-beli website. Ya, website adalah suatu aset yang berharga seperti sebuah rumah atau toko. Biasanya pelaku bisnis ini membeli sebuah website yang murah namun memiliki potensi, dengan sedikit polesan dan peningkatan maka website pun dapat dijual dengan harga yang lumayan. Sebenarnya untuk bisnis inilah yang memiliki potensi besar dalam memperoleh pendapatan di bisnis internet.

6. Business – to – business (B2B). Tipe ini paling banyak digunakan dan pada tipe ini menggunakan IOS.

7. Business – to – consumer (B2C) Merupakan transaksi eceran dengan pembeli perorangan .

8. Consumer – to – consumer (C2C) Pada tipe ini seorang konsumen menjual secara langsung kepada konsumen lainnya.

9. Consumer – to – business (C2B) Perorangan yang menjual produk atau layanan kepada suatu organisasi,dan perorangan yang mencari penjual, berinteraksi dengan mereka, dan menyepakati suatu transaksi

10. Nonbusiness e-Commerce Lembaga non bisnis yang menggunakan berbagai tipe e-Commerce untuk mengurangi biaya atau untuk meningkatkan operasi dan layanan publik.

11. Intrabusiness (Organizational) e-Commerce Semua aktifitas intern organisasi,biasanya dijalankan di internet, yang melibatkan pertukaran barang, jasa dan informasi.

Nama                  : Rhicat Ari Noviyanto

 

Kelas                   : 3db19

Npm                    : 36109895

Judul Buku         : Sistem Informasi Akuntansi

Pengarang          : –  Lilis Puspitawati

–  Sri Dewi Anggadini

Penerbit              : Graha Ilmu

Hal                      : – BAB 7 165-169

– BAB 8  191-194

Judul Buku         : Sistem Informasi Akuntansi (Buku 2)

Pengarang          : Dasaratha .V Rama / Frederick .L Jones

Penerbit             : Salemba Empat

Hal                       : 165-167 & 174

 

 

 

Siklus Produksi

 

Aktivitas produksi pada intinya merupakan aktivitas  mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Siklus ini hanya terjadi pada perusahaan manufaktur (industri). Kegiatan mengubah bahan baku menjadi bahan jadi ini dikatakan sebagai proses produksi (pabrikasi).

 

Perusahaan Manufaktur memiliki tiga jenis persediaan yaitu :

 

a.        Persediaan Bahan Baku (Raw/Direct Material Inventory), persediaan bahan baku merupakan persediaan utama yang akan diolah dalam proses produksi.

 

b.       Persediaan Barang Dalam Proses (Work In Process Inventory), persediaan barang dalam proses merupakan persediaan barang yang dalam proses pengolahan. Barang dalam proses dapat pula disebut barang setengah jadi.

 

c.        Persediaan Barang Jadi (Finish Good Inventory), persediaan barang jadi merupakan persediaan barang yang dihasilkan dari proses produksi.

 

Proses produksi yang terdiri dari 3 golongan yaitu :

 

a.       Biaya bahan langsung (Raw/Direct Material), biaya bahan langsung merupakan biaya bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi.

 

b.       Biaya Tenaga Kerja Langsung (Direct Labour), biaya tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang digunakan secara langsung pada proses produksi.

 

c.        Biaya Overhead Pabrik (Factory Overhead), biaya overhead merupakan biaya yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi.

 

 

Pengendalian Produksi

 

Silkus Pengolahan Transaksi Produksi berfokus pada pengelolaan persediaan bahan baku, bahan dalam proses dan bahan jadi. Metode yang biasa digunakan dalam menentukan harga pokok produksi adalah Metode Job order costing dan metode process costing.

 

Proses bisnis Pengendalian Produksi mencakup pengendalian terhadap produksi dan pengendalian terhadap persediaan. Akivitas tersebut berkaitan erat dengan prosedur :

 

1.     Penerimaan pesanan

2.     Penagihan

3.     Penggajian

4.     Pengiriman barang jadi

5.     dan Pembelian

 

Pengendalian produksi, merupakan pengendalian terhadap pelaksanaan pada proses produksi pengendalian ini meliputi pemisahan fungsi pencatatan dan fungsi dokumentasi, pengawasan terhadap permintaan persediaan dan pengawasan terhadap penjadwalan produksi.

 

 

Siklus Buku Besar

 

Utang dagang dari berbagai pemasok dalam suatu perusahaan akan dicatatkan pada Buku Besar perusahaan bersamaan dengan berbagai perkiraan-perkiraan yang lainnya. Pengendalian pada buku besar dilakukan dengan cara membandingkan dokumen total pengendali dengan cek voucher yang akan dibayarkan kepada pemasok. Dokumen total pengendali berisi ringkasan utang dagang masing-masing pemasok sedangkan cek voucher merupakan dokumen yang berisi utang dagang pemasok yang akan segera jatuh tempo.

                                                       Gambar. Buku Besar
 

Siklus Pendapatan

 

Siklus pendapatan dari berbagai jenis organisasi yang berbeda adalah sama dan meliputi beberapa atau sama operasi berikut ini :

 

1.     Merespons pertanyaan pelanggan. Pertanyaan pelanggan bisa ditangani oleh tenaga penjual.

 

2.     Membuat perjanjian dengan para pelanggan untuk menyediakan  barang dan jasa di masa yang akan datang.

 

3.     Menyediakan jasa atau mengirim barang ke pelanggan.

 

4.     Mengakui klam atas barang dan jasa yang disediakan.

 

5.     Menerima kas. Pada suatu waktu dalam siklus  pendapata, kas diperoleh dari pelanggan.

 

6.     Menyetorkan kas ke bank.

 

7.     Menyusun laporan.

 

Alternatis sistem siklus pendapatan :

1.     Pemesanan sebelum pengiriman

2.     Pelanggan segera mengambil (tanpa pesanan)

 

Alternatif waktu pembayaran :

1.     Sebelum pengiriman

2.     Pada waktu pengiriman

3.     Setelah  pengiriman

 

Alternatif bentuk pembayaran :

1.     Tunai (kas)

2.     Cek

3.     Kartu kredit atau kartu debit

4.     Penjualan secara kredit

 

Resiko dan pengendalian

 

Menggunakan siklus pendapatan ELERBE sebagai contoh untuk membahas resiko dan pengendalian. Pengendalian arus kerja dapat mengurangi resiko pada siklus pendapatan.

 

Siklus Penjualan

 

Penjualan merupakan aktivitas memperjualbelikan barang dan jasa kepada konsumen. Aktivitas penjualan dalam perusahaan dapat dilakukan baik secara tunai ataupun kredit.

 

 

 

Prosedur penjualan kredit terdiri dari aktivitas :

a.      Permintaan informasi persediaan barang/jasa

b.     Penerimaan pesanan penjualan (order penjualan)

c.      Pengecekan persediaan dan harga

d.     Persetujuan kredit

e.      Pengambilan barang/persediaan

f.       Pembuatan faktur penjualan

g.      Pengiriman barang

h.     Pencatatan transaksi

i.        Penagihan

 

PENDAHULUAN :
Didalam bab ini, Anda akan mempelajari bagaimana cara mendesain dan mendokumentasikan database relasional untuk suatu system informasi akuntansi.
Bab ini memusatkan perhatian pada pembuatan model data, yang merupakan salah satu aspek desain database yang harus dipahami para akuntan. Bab ini akan memperkenalkan model akuntasi REA dan diagram E-R,serta menunjukan bagaimana mempergunakan alat-alat untuk membangun sebuah model data SIA. Kemudian,bab ini akan mendekripsikan bagaimana mengimplementasikan hasil model data dalam database relasional.
PROSES DESAIN DATA BASE
 Enam langkah dasar dalam mendesain database yaitu :
          Tahap pertama terdiri dari perencanaan awal untuk menetapkan kebutuhan \dan kelayakan pengembangan system baru.
          Tahap kedua mencakup identifikasi kebutuhan informasi para pemakai, menetapkan lingkup system baru yang diajukan, serta menggunakan informasi yang berkaitan dengan perkiraan jumlah pemakai dan volume transaksi, untuk membantu anda membuat keputusan awal mengenai persyaratan hardware dan software,
          Taha ketiga mencakup pengembangan berbagai skema berbeda untuk system yang baru, pada tingkat konseptual,eksternal,dan internal.
          Tahap keempat mencakup penerjemahan skema tingkat internal kestuktur database sesungguhnya, yang diimplementasikan kedalam system yang baru tersebut.
          Tahap kelima tahap implementasi mencakup seluruhaktivitas yang berhubungan dengan mentransfer data dari system sebelumnya kedatabase SIA yang baru, menguji system yang baru, dan melatih para pegawai mengenai cara pengunaannya.
          Tahap keenam berkaitan dengan pengunaan dan pemeliharaan system yang baru.
          Para akuntan dapat dan seharusnya dapat berpartisipasi dalam seluruh tahapan proses desain database, walaupun tingkat keterlibatan mereka dalam setiap saat akan bervariasi. Pada tahap perencanaan,akuntan menyediakn informasi yang digunakaan untuk mengevaluasi kelayakan proyek yang diajukan, dan juga terlibat dalam membuat keputusan mengenai hal tersebut. Di dalam analisis mengenai persyaratan dan tahap desain, akuntan berpartisipasi dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi pemakai, mengembangkan skema logis, mendesian kamus data ( data dictionary ), serta menentukan pengendalian. Akuntan dengan keahlian SIA yang baik dapat berpartisipasi dalam tahap pengkodean ( coding ). Selama tahap implementasi, akuntan dapat membantu menguji keakuratan database yang baru tersebut dan program aplikasi yang akan menggunakan data tersebut. Terakhir, akuntan menggunakan system database mengunakan system database untuk memproses transaksi, kadang-kadang bahkan membantu mengelolanya.
Diagram Hubungan-Entitas (Entity-Relationship)
Diagram hubungan-entitas (entity-relationship) merupakan suatu tekhnik grafis yang menggambarkan skema database. Disebut sebagai diagram E-R karena diagram tersebut menunjukan berbagai entitas yang dimodelkan, serta hubungan antar-entitas tersebut. Entitas (entity) adalah segala sesuatu yang informasinya ingin dikumpulkan dan disimpan organisasi. Di dalam diagram E-R, entitas muncul dalam bentuk persegi panjang, sedangkan hubungan antar-entitas diwakili dalam bentuk wajik. Diagram E-R tidak hanya menunjukan isi dari suatu database tetapi juga secara grafis merupakan model suatu organisasi. Jadi, diagram E-R dapat dipergunakan tidak hanya untuk mendesain database, tetapi juga untuk mendokumentasikan dan memahami database yang telah ada, serta untuk mengubah secara total proses bisnis.
Model Data REA
Model data REA secara khusus dipergunakan dalam desain database SIA sebagai alat pembuatan model konseptual yang focus terhadap aspek semantic bisnis yang mendasariaktivitas rantai nilai suatu organisasi. model data REA memberikan petunjuk dalam desain database dengan cara mengindentifikasi entitas apa yang seharusnya dimasukkan ke dalam database SIA, dan dengan cara menentukan bagaimana membuat struktur antar entitas dalam database tersebut.
Jenis-jenis Entitas
Model data REA mengkalisifikasi entitas ke dalam tiga kategori, yaitu : sumber daya (source), yang didapat dan dipergunakan organisasi, dan pelaku (agent) yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Sumber daya (resource)
adalah hal-hal yang memiliki nilai ekonomi bagi organisasi dan persediaan adalah entitas sumber dayanya. Mesin dan perlengkapan, pasokan, gudang, pabrik, dan tanah adalah contoh-contoh sumber daya organisasional umum lainnya.
Kegiatan (event)
adalah berbagai aktivitas lainnya bisnis yang informasinya ingin dikumpulkan perusahaan untuk tujuan perencanaan dan pengendalian.
Model data REA membantu orang mendesain database yang mendukung manajemen kegiatan rantai nilai organisasi. Oleh sebab itu,sebagian besar kegiatan dalam model data REA termasuk dalam satu dari dua kategori : pertukaran ekonomi dan komitmen.
Pertukaran Ekonomi (economic exchange)
adalah kegiatan rantai nilai secara langsung mempengaruhi jumlah sumber daya, contoh kegiatan penjualan akan menurunkan jumlah persediaan, dan kegiatan penerimaan kas akan meningkatkan jumlah kas. Komitmen mewakili janji untuk melakukan pertukaran ekonomi di masa mendatang, contoh pesanan pelanggan adalah komitmen semacam ini merupakan awal yang dibutuhkan untuk adanya pertukaran ekonomi selanjutnya. Pelaku (agent) adalah entitas jenis ketiga dalam model data REA. Pelaku adalah orang-orang dan organisasi yang terlibat dalam kegiatan yang informasinya ingin didapatkan untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.
Pola Dasar REA (Basic REA Template)
Model data REA menetapkan pola dasar tentang bagaimana ketiga jenis entitas (sumber daya, kegiatan dan pelaku) seharusnya berhubungan satu sama lain.
Membangun Diagram REA Untuk Satu Siklus Transaksi
Membangun diagram REA untuk siklus transaksi tertentu terdiri dari empat langkah berikut :
1.      Identifikasi pasangan kegiatan pertukaran ekonomi yang mewakili hubungan dualitas dasar member-untuk-menerima, dalam siklus tersebut.
2.      Identifikasi sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap kegiatan pertukaran ekonomi dan para pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
3.      Analisis setiap kegiatan pertukaran ekonomi untuk menetapkan apakah kegiatan tersebut harus dipecah menjadi suatu kombinasi dari satu atau lebih kegiatan komitmen dan kegiatan perukaran ekonomi.
4.      Tetapkan kardinilitas (cardinalities) setiap hubungan.
Tiga jenis hubungan terdapat kemungkinan tiga jenis dasar hubungan antar-entitas, tergantung dari kardinilitas maksimum yang berhubungan dengan setiap entitas.
1.      Hubungan satu-ke-satu (one-to-one relationship)  (1:1) terjadi saat kardinilitas maksimum untuk setiap entitas dalam hubungannya adalah 1.
2.     Hubungan satu-ke-banyak (one-to-many relationship)  (1:N) terjadi kardinilitas maksimum dari suatu entitas dalam hubungan adalah 1 dan kardinilitas maksimum entitas lainnya dalam hubungan tersebut adalah N.
3.  Hubungan banyak-ke-banyak (many-to-many relationship) (M:N) terjadi saat kardinlitas maksimum kedua entitas dalam suatu entitas dalam suatu hubungan adalah N.
Aturan untuk Menspesifikasi Kardinilitas dibagi beberapa yaitu :
a.       Aturan Kardinilitas untuk Hubungan Pelaku-Kegiatan (Agent-Event relationship)
b.      Aturan Kardinilitas untuk Hubungan Sumber daya-Kegiatan
c.       Aturan Kardinilitas untuk Hubungan Kegiatan-kegiatan( Event-event Relationship)
Mengimplementasikan diagram REA dalam Database Relasional
Mengimplementasikan diagram REA ke dalam database relasional melibatkan proses tiga tahap, yaitu:
1.      Membuat sebuah table untuk setiap entitas berbeda dan untuk setiap hubungan banyak-ke-banyak (many-to-many).
2.      Memberikan atribut ke table yang tepat.
3.      Menggunakan kunci luar (foreign key) untuk mengimplementasikan hubungan satu-ke-satu (one-to-one) dan hubungan satu-ke-banyak (one-to-many).
Menetapkan kunci Utama (primary key), setiap table di dalam database relasional harus memiliki sebuah kunci utama, yang terdiri dari sebuah atribut, atau kombinasi dari beberapa atribut, yang secara unik mengindentifikasikan setiap baris dalam table tersebut
Menetapkan atribut lain ke table yang tepat, Atribut tambahan selain kunci utama dimasukan dalam setiap table untuk memenuhi persyaratan pemrosesan transaksi dan kebutuhan informasi manajemen.
Atribut Non-kunci (nonkey atribut), atribut ini termasuk dalam table hubungan M:N yang menghubungkan kedua table.
·         Memadukan Diagram REA Antar-Siklus
·         Menggunakan Diagram REA
Pengambilan Informasi dari SIA
Sejumlah elemen yang ada pada SIA tradisional seperti :
a.       Jurnal
b.      Buku Besar
c.       Informasi mengenai piutang
Dalam kenyataannya, informasi tersebut ada, tetapi disimpan dalam format yang berbeda.
Menghasilkan Jurnal dan Buku Besar permintaan data (queries) dapat digunakan untuk menghasilkan jurnal dan buku besar dari database relasional yang dibuat dengan menggunakan model REA.informasi biasanya ditemukan dalam jurnal yang disimpan dalam table-tabel yang digunakan untuk mencatat data mengenai kegiatan. Contohnya, jurnal penjualan dapat dihasilkan dengan cara menulis permintaan (query) yang menampillkan entri (entry) yang sesuai dalam table penjualan selama periode tertentu.
Bab 5 Pembuatan Model Data dan Desain Database
Nama             : Rhicat Ari Noviyanto
Kelas              : 3db19
Npm              : 36109895
Judul Buku      : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Edisi 9)
Pengarang      : MARSHALL B. ROMNEY & PAUL JHON S.
Penerbit        : SALEMBA EMPAT
Hal                : 132-139

PENGANDALIAN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

PENDAHULUAN :
Masyarakat telah semakin tergantung pada system informasi akuntansi, yang juga telah berkebang semakin kompleks untuk memenuhi peningkatan kebutuhan atas informasi. Sejalan dengan peningkatan kompleksitas system dan kertergantungan pada system tersebut, perusahaan menghadapi peningkatan resiko atas system mereka yang sedang dunegosiasikan tersebut. Empat jenis ancaman yang dihadapi perusahaan, seperti yang diringkas dalam table 7-1
Table 7-1
Kehancuran karena bencana
Kebakaran atau panas berlebih
Alam dan politik
Banjir
Gempa bumi
Badai angin
Peperangan
Kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan
Kegagalan hardware
Kasalahan atau kerusakan pada software
Kegagalan system operasi (opening system—OS)
Ganguan dan fluktuasi listrik
Kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi
Tindakan tidak sengaja
Kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan manusia,kegagalan untuk mengikuti procedure yang telah ditetapkan, dan personil yang tidak diawasi atau dilatih dengan baik
Kesalahan atau penghapusan karena ketidaktahuan
Hilangnya atau salah letaknya data
Kesalahan pada logika system
System tidak memenuhi kebutuhan perusahaan atau tidak mampu menangani tugas yang diberikan
Tindakan sengaja (kejahatan computer)
Sabotase
Penipuan melalui computer
Pencurian
Satu ancaman yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik, seperti kebakaran, panas yang berlebihan, banji, gempa bumi, badai, angin, dan perang. Bencana yang tidak diprediksi dapat secara keseluruhan menghancurkan system informasi yang menyebabkan kejatuhan sebuah system informasi. Contoh-contoh bencana jenis adalah sebagai berikut :
·         Defense Science Board telah memprediksi bahwa pada tahun 2005 serangan pada system informasi oleh Negara-negara asing, agen mata-mata, dan teroris, akan tersebar luas.
·         Dua serangan teroris pada World Trade Center di kota New York dan serangan Gedung Federal di Oklahoma, mengahancurkan atau mengganggu system di gedung-gedung tersebut.
·         Gempa bumi di Los Angels mengahancurkan banyak sekali system menyebabkan system lainnya rusak karena jatuhnya puing-pung, air dan debu yang merusak system informasi dan prasarana gedung.
Ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan, seperti kegagalan hardware, kesalahan atau terdapat kerusakan pada sotware, kegagalan system operasi (operating system-OS), gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yanga tidak terdeteksi. Contohnya , kerusakan pada system akuntansi perpajakan yang baru merupakan penyebab kegagalan Kalifornia mengumpulkan pajak perusahaan sebesar $635 juta.
Ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja, seperti kesalahan atau penghapusan karena ketidaktahuan atau karena kecelakaan semata. Contoh tentang masalah ini adalah Seorang Programmer bank salah menghitung bunga per bulan dengan menggunakan satuan 31 hari. Selama 5 bulan sebelum kesalahan tersebut ditemukan, lebih $100.000 kelebihan bunga dibayarkan melalui tabungan.
Ancaman keempat yang dihadapi bagi perusahaan adalah tindakan disengaja, yang biasanya disebut sebagai kejahatan computer. Ancaman ini berbentuk sabotase, yang tujuannya adalah menghancurkan sistem atau beberapa komponennya.
Mengapa Ancaman-ancaman SIA Meningka?
Beberapa alasan atas peningkatan masalah keamanan adalah sebagai berikut :
·         Peningkatan jumlah system klien/server (client/server system) memiliki atri bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Computer dan server tersedia dimana-mana, terdapat PC di sebagian besar desktop, dan computer laptop tersedia di tempat umum. Chervon Texaco, contohnya, memiliki lebih dari 35.000 PC.
·         Tekanan atas produktivitas dan biaya membuat pihak manajemen melepas ukuran-ukuran pengendalian yang memakan waktu.
Mengapa Pengendalian dan Keamanan Komputer Penting
Sebagai seorang akuntan, anda harus memahami bagaimana cara melindungi system-sistem dari ancaman-ancaman yang mereka hadapi. Potensi adanya kejadian atau kegiatan yang tidak diharapkan yang tidak dapat membahayakan baik SIA maupun organisasi, disebut sebagai ancaman (threat). Potensi kerugian dalam bentuk uang yang terjadi apabila sebuah ancaman yang benar-benar terjadi, disebut sebagai pajanan (exposure) ancaman, sedangkan kemungkinan terjadinya ancaman disebut sebagai risiko yang berhubungan dengan ancaman.
Tinjauan Menyuluh Konsep-Konsep Pengendalian
Pengendalian Internal (internal control) adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
Struktur Pengendalian Internal (internal control structure) terdiri dari kebijakan dan procedure yang dibuat untuk memberikan tingkat jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan tertentu organisasi.
Pengendalian internal melaksanakan tiga fungsi penting yaitu :
a.       Pengendalian untuk pencegahan (preventive control) mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul.
b.      Pengendalian untuk pemeriksaan (detective control) dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah muncul.
c.       Pengendalian korektif (corrective control) memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan.
Penelitian oleh Committee of Sponsoring Organizations
Committee of Sponsoring Organizations (COSO) adalah kelompok sector swasta yang terdiri dari American Assosiation (AAA), AICPA, Institute of Internal Auditors, Institute of Management Accountants, dan Financial Executives institute. Pada tahun 1992, COSO mengeluarkan hasil penelitian untuk mengembangkan definisi pengendalian internal dan memberikan petunjuk untuk mengevaluasi system pengendalian internal.
Untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut :
1.      Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi
2.      Keandalan pelaporan keuangan
3.      Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku
Penelitian oleh Information System Audit and Control Foundation
Information System audit and Control Foundation (ISACF) mengembangkan Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT). COBIT adalah sebuah kerangka praktik pengendalian untuk teknologi informasi, dan keamanan system informasi yang umumnya dapat diaplikasikan.
LINGKUNGAN PENGENDALIAN
Lingkungan penegendalian terdiri dari factor-faktor berikut ini :
1.      Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika
2.      Filosofi dan pihak manajemen dan gaya beroperasi
3.      Struktur organisasional
4.      Badan audit dewan komisaris
5.      Metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab
6.      Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia
7.      Pengaruh-pengaruh eksternal
Komitmen atas Integritas dan Nilai-nilai Etika
Merupakan hal yang penting bagi pihak manajemen untuk menciptakan stuktur organisasional yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika. Perusahaan dapat mengesahkan integritas sebagai prinsip dasar beroperasi, dengan cara secara aktif mengajarkan dan mempraktikannya. Contohnya, manajemen puncak harus memperjelas bahwa laporan yang jujur lebih penting daripada laporan yang sesuai keinginan pihak manajemen.
Filosofi Pihak Manajemen dan Gaya Beroperasi
Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi dapat dinilai dengan cara menjawab pertanyaan seperti berikut ini :
·         Apakah pihak manajemen mengambil resiko yang tidak sepantasnya untuk mencapai tujuan perusahaan, atau apakah pihak manajemen menilai potensi risiko dan penghargaan sebelum bertindak?
·         Apakah pihak manajemen mencoba untuk memanipulasi ukuran-ukuran kinerja seperti pemasukan bersih, agar kinerjanya dapat dilihat dalam pandangan yang lebih baik?
Struktur Organisasional
Strukturr organisasional perusahaan menetapkan garis otoritas dan tanggungjawab, serta menyediakan kerangka umum untuk perencanaan, pengarahan, dan pengendalian operasinya.
Komite Audit Dewan Komisaris (board of Director)
Komite audit bertanggungjawab untuk mengawasi struktur pengendalian internal perusahaan, proses pelaporan keuangannya, dan kepatuhannya terhadap hukum, peraturan, dan standar yang terkait. Salah satu tanggungjawab komite ini adalah meneyediakan peninjauan independen, atas nama pemegang saham perusahaan, terhadap tindakan para manajer perusahaan.
Metode Memberikan Otoritas dan Tanggung Jawab
Pihak manajemen harus memberikan tanggung jawab untuk tujuan bisnis tertentu ke depatemen dan individu yang terkait, serta kemudian membuat mereka tanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Buku pedoman kebijakan dan procedure (policy and procedures manual) adalah alat yang penting untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab.
Kebijakan dan Praktik-praktik dalam Sumber Daya Manusia
Kebijakan dan praktik-praktik mengenai pengontrakan, pelatihan, pengevaluasian, pemeberian kompensasi, dan promosi pegawai mempengaruhi kemampuan organisasi untuk meminimalkan ancaman, risiko, dan pajanan.
Pengaruh-pengaruh Eksternal
Pengaruh-pengaruh eksternal yang mempengaruhi lingkunagn pengendalian adalah termasuk persyaratan yang dibebankan oleh bursa efek, oleh Financial Accounting Standards board (FASB), dan oleh Securities and Exchange Commision (SEC).
AKTIVITAS-AKTIVITAS PENGENDALIAN
Secara umum,procedure-prosedure pengendalian termasuk dalam satu dari lima kategori berikut ini :
1.      Otoritasi transaksi dan kegiatan yang memadai
2.      Pemisah tugas
3.      Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai
4.      Penjagaan asset dan catatan yang memadai
5.      Pemeriksaan independen atas kinerja didiskusikan dalam sub-sub sebagai berikut :
–          Rekonsiliasi dua rangkaian catatan yang dipelihara secara terpisah
–          Perbandingan jumlah actual dengan yang dicatat
–          Pembukaan berpasangan
–          Peninjauan independen
–          Jumlah total batch
Jumlah total batch ada lima yaitu :
1.   Jumlah total keuangan (financial total) adalah jumlah dalam field nilai uang, seperi jumlah total penjualan atau penerimaan tunai.
2.  Jumlah total lain-lain (hash total) adalah jumlah field yang biasanya tidak ditambahkan, seperti jumlah nomor rekening pelanggan atau nomor identifikasi pegawai.
3.      Jumlah catatan (record account) adalah jumlah dokumen yang diproses.
4.     Jumlah baris (line record) adalah jumlah baris data yang dimasukkan
5.   Uji kesesuaian baris dan kolom (cross-footing balance test). Banyak lembar kerja yang memiliki jumlah total baris dan kolom.
PENILAIAN RISIKO
–          Identifikasi Ancaman
–          Perkiraan Risiko
–          Perkiraan Pajanan (Exposure)
–          Identifikasi pengendalian
–          Perkiraan Biaya dan Manfaat
–          Menetapkan Efektivitas Biaya-Manfaat (Cost-benefit Effectiveness)
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Tujuan utama dari SIA adalah mencatat, memproses, menyimpan, meringkas dan mengkomunikasikan informasi atas suatu organisasi. hal ini berarti bahwa akuntan harus memahami bagaimana :
1.      Transaksi diawali
2.      Data didapat dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin, atau data dubah dari dokumen sumber ke bentuk yang dapat dibaca oleh mesin
3.      File computer diakses dan diperbaharui
4.      Data diproses untuk mempersiapkan sebuah informasi
5.      Informasi dilaporkan ke para pemakai internal dan pihak eksternal
MENGAWASI KINERJA
Metode utama mengawasi kinerja mencakup supervise yang efektif, pelaporan yang bertanggung jawab dan audit internal.
·         Supervisi yang Efektif
·         Akuntansi Pertanggungjawaban
·         Audit Internal
Bab 7 Pengendalian dan System Informasi Akuntansi
Judul Buku      : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Edisi 9)
Pengarang      : MARSHALL B. ROMNEY & PAUL JHON S.
Penerbit        : SALEMBA EMPAT

Hal                : 221-231